Armada Laut Indonesia Akan Berangkat ke Gaza 24 September 2010

Wakil ketua DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Anis Matta mengungkapkan kesiapannya untuk mengirimkan konvoi bantuan laut Indonesia ke Jalur Gaza untuk menghancurkan blockade Zionis sesegara mungkin setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga kerakyatan, partai dan atas dukungan kalangan elit politik Indonesia.

Matta menjelaskan, rakyat Indonesia dengan latar belakang kelompok yang berbeda menganggap blockade Zionis terhadap Gaza merupakan masalah kemanusiaan. Berupa tindakan tanpa prikemanusiaan Zionis terhadap rakyat Palestina. “Kami memandang blockade ini sebagai bagian dari proyek yahudisasi Israel di Palestina yang didukung Amerika”, ungkapnya.

Matta yang menjabat sebagai sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam wawancara panjangnya dengan pusat infopalestina mengatakan, salah satu rencana setrategi partainya adalah mengalihkan isu Palestina dari masalah Islam ke masalah kemanusiaan yang dapat diikuti semua kelompok dan golongan. Dan kami telah berhasil membawa isu tersebut. Masalah Palestina saat ini sudah menjadi menjadi isu nasional yang didukung semua kalangan rakyat Indonesia, baik kaum muslimin maupun non muslim.

Terkait dengan perundingan langsung antara Israel dengan otoritas Abbas saat ini, Matta mengatakan, “Kami yakin semua perundingan yang berlangsung saat ini tidak akan memberikan faidah yang berarti bagi rakyat Palestina”. Ia mengungkapkan dukunganya terhadap aksi perlawanan. “Perlawanan adalah salah satu paradigm bangsa Indonesia yang merupakan misi utama agama, undang-undang termasuk misi sejarah bangsa Indonesia, ungkapnya. (asy/pip)

FPKS Minta Panglima TNI Perbolehkan Wanita TNI Berjilbab 24 September 2010

FPKS meminta agar calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mempertimbangkan agar wanita TNI boleh mengenakan jilbab saat berdinas. Atas permintaan itu, Agus akan mempertimbangkannya.

Pemakaian jilbab tersebut diyakini tidak akan mengganggu aktivitas para wanita ini. “Kalau bisa wanita bisa berpakaian sesuai aturan agama. Ini tidak akan mengganggu tugasnya,” ujar anggota FPKS Yoyoh Yusroh.

Hal itu dikatakan dia dalam fit and proper test Laksamana Agus Suhartono di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2010).

Yoyoh menjelaskan model pakaian untuk TNI tidak perlu diubah, hanya disesuaikan saja modelnya dengan yang mengenakan jilbab. Menurutnya, cukup banyak juga wanita yang enggan masuk TNI karena harus melepas jilbab mereka.

“Mereka takut kehilangan identitas mereka,” jelas Yoyoh.

Menanggapi hal ini, Agus berjanji akan mempertimbangkan masukan tersebut. Menurutnya untuk PNS di lingkungan TNI, mengenakan jilbab tidak masalah. Namun memang wanita TNI belum diperbolehkan mengenakan jilbab saat ini.

“Ini perlu dikaji dan hal ini akan jadi bahan pertimbangan untuk kami,” jawab Agus.

Sekadar diketahui, wanita TNI berjilbab telah diterapkan di Aceh menyusul penerapan syariat Islam yang mengatur cara berpakaian. Lengan pendek diganti dengan lengan panjang dan rok diganti dengan celana panjang. (rdf/nrl/dtc)

Sumber: dakwatuna.com

Jazuli Juwaeni:Kebebasan Kita Dibatasi oleh Kebebasan Orang Lain 23 September 2010

Kasus penusukan jemaat HKBP di bekasi nampaknya menjadi celah dan dijadikan moment oleh pihak tertentu untuk menghapuskan SKB 2 Menteri yang salah satu pointnya mengatur ijin pendirian rumah ibadah. Hujan interupsi pun tak terelakkan manakala DPR menggelar sidang paripurna pasca libur lebaran, Adalah anggota FPG Anton Sihombing yang melontarkan tema tersebut pertama kali. Menurut Anton, SKB 2 menteri harus dicabut karena sudah membatasi hak warga negara untuk beribadah. Dia juga mengklaim telah mendapat 60 tandatangan dari anggota Dewan yang mendukung pencabutan itu. Disebuah stasiun televisi pun ramai membahas masalah SKB 2 menteri ini, menurut yang pro penghapusan SKB beranggapan ” dieara pluralisme ini tak semestinya lagi ada undang-undang yang mengatur pendirian rumah ibadah “ Namun pendapat mereka dibantah oleh menteri dalam negeri Gamawan Fawzi ” justru adanya SKB 2 menteri itu mengatur kebebasan ” . Lebih lanjut Jazuli juwaini dari fraksi PKS menjelaskan ” kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, dan disitulah diperlukan undang-undang dalam hal ini SKB 2 menteri “. Tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika pendirian rumah ibadah tidak diatur oleh undang-undang? alih-alih mau membebaskan hak asasi manusia, malah menjadi sebuah persaingan dan bisa saja menjadi salah satu cara untuk menarik umat yang sudah beragama supaya pindah agama. Saya membayangkan, dikampung saya yang 100% muslim, tiba-tiba dibangun gereja oleh seseorang dari luar kota karena pendirian rumah ibadah bebas sebebas bebasnya. atau malah yang lebih extrem dikantong-kantong basis muslimin dibangun rumah ibadah agama lain. apa jadianya dengan nasib kerukumnan umat beragama, bukannya rukun malah sebaliknya. Hak asasi manusia (HAM) sering menjadi dalih untuk mengegolkan kepentingan tertentu, kalau atas nama kebebasan lalu tidak perlu ada pembatasan, maka perjudian, pelacuran jangan-jangan dikategorikan hak asasi manusia juga?[tanbihun/yazid]

Nasir Djamil : Ada yang Lindungi Jaksa Cirus Sinaga 23 September 2010

Lolosnya jaksa yang menangani kasus Gayus Halomoan Tambunan, Cirus Sinaga, dalam kasus praktik mafia hukum terus dipertanyakan. DPR menilai ada pihak yang melindungi Cirus.
“Kayaknya ada backing di belakang Cirus,” kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/9).

Menurutnya lolosnya Cirus itu sangat aneh karena semua pihak yang terkait sudah dijerat pidana. Polisi, hakim, dan pengacara terseret pidana kasus mafia pajak itu, kecuali Cirus.

“Di persidangan, Jaksa Cirus disebut-sebut, anehnya polisi sendiri membantah kesaksian Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Raja Erizman. Ini aneh juga, jarang-jarang Polri membantah anggotanya,” terangnya.

Kejaksaan Agung sendiri sudah memberi sanksi administratif terhadap Cirus karena keterlibatannya dalam kasus tersebut. Setidaknya, ini menunjukkan ada perilaku yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh Cirus.

Sebagaimana diberitakan, dalam kesaksiannya, Kompol Arafat Enanie dan Raja Erizman mengungkapkan keterlibatan Cirus dalam merekayasa kasus Gayus. Cirus telah merubah tiga pasal yang dikenakan kepada Gayus menjadi hanya satu pasal. Yakni, pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan menjadi pasal penggelapan saja.

Arafat pernah mengungkapkan bahwa Cirus pernah memaksa agar penyidik memasukkan pasal penggelapan ke Gayus. Pasalnya, tanpa pasal itu Cirus tak dapat menangani kasus Gayus. Arafat, Haposan Hutagalung, dan AKP Sri Sumartini saat bersaksi mengaku ada pertemuan penyidik dengan jaksa Cirus dan Fadil Regan di Hotel Kristal, Jakarta Selatan. Diduga, pertemuan itu membicarakan rekayasa pasal itu.[inilah/tj]

Peta Kelurahan Tanjung Barat 2 Maret 2010

Peta tanjung barat Mister-Map.com – 1.

KASUS CENTURY 2 Maret 2010

Silahkan membuka link berikut

• Mengapa PKS Vokal Soal Century?
• Sikap PKS di Pansus Century Tak Berubah
• PKS: Pansus Jangan Dipaksakan Sama
• Aksi Petisi 28: Yakin PKS Tak Berubah Sikap di Kasus Century
• Hari Ini Misbakhun Tuntut Balik Andi Arief
• PKS Dukung Penuh Misbakhun Polisikan Balik Andi Arief
• Dewan Syuro PKS: Selesaikan Kasus Misbakhun Secara Hukum
• Mawar Merah untuk PKS Cs, Mawar Putih untuk PAN Cs
• Ribuan Aktivis Kawal Sidang Paripurna Kasus Century
• Mengapa Tidak Sejak Awal SBY Katakan Siap Bertanggung Jawab?
• PKS Pilih Berkomunikasi Langsung dengan Presiden
• KPK Gelar Perkara Kasus Century Pekan Ini
• Akibat Century, Ratusan Triliun Kredit Tak Terserap
• MAKI Ajukan Praperadilan Kasus Century